Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menegaskan komitmennya mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional melalui skema konsorsium fiber optik untuk menekan tingginya biaya relokasi jaringan.
Langkah tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) II Apjatel yang juga menghasilkan sejumlah kebijakan strategis terkait penataan jaringan telekomunikasi di berbagai daerah.
Skema konsorsium tersebut dirancang agar empat hingga lima jaringan fiber optik dapat ditempatkan dalam satu pipa HDPE sehingga biaya pembangunan maupun relokasi jaringan menjadi lebih efisien.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, mengatakan kebijakan itu bertujuan membantu seluruh anggota, termasuk perusahaan kecil dan menengah, agar tetap mampu mengikuti program penataan jaringan.
Menurutnya, biaya relokasi jaringan yang tinggi selama ini menjadi tantangan bagi banyak pelaku usaha telekomunikasi.
"Apjatel membuat skema konsorsium yang terdiri atas empat hingga lima kabel yang dapat masuk dalam satu HDPE. Tujuannya untuk menekan biaya relokasi kabel udara maupun penggelaran jaringan fiber optik," ujar Jerry.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada seluruh anggota, baik perusahaan besar maupun pelaku usaha kecil dan menengah di sektor telekomunikasi.
Selain itu, Apjatel juga menyiapkan mekanisme untuk menghadapi meningkatnya penataan kabel udara yang dilakukan pemerintah daerah.
Setiap permintaan penataan jaringan, kata Jerry, akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk menentukan solusi yang paling sesuai.
Alternatif yang dipertimbangkan meliputi perapihan kabel, pembangunan tiang bersama, maupun relokasi jaringan ke bawah tanah.
Pelaksanaan pekerjaan nantinya dilakukan oleh vendor yang dipilih melalui mekanisme lelang atau penunjukan langsung berdasarkan kesepakatan anggota.
Jerry menegaskan seluruh keputusan mengenai aspek teknis, harga, hingga pelaksanaan dilakukan secara terbuka melalui musyawarah.
Ia memastikan Apjatel tetap menjunjung prinsip transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan organisasi.
Menurut Jerry, Apjatel juga akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional.
Organisasi tersebut berkomitmen menjembatani kepentingan para anggotanya dalam menghadapi berbagai regulasi pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan hasil Munaslub II, Apjatel optimistis sinergi antaranggota semakin kuat sehingga pembangunan jaringan fiber optik dapat berjalan lebih efisien.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan internet sekaligus mempercepat pemerataan konektivitas digital di berbagai wilayah Indonesia.
Jerry menambahkan, setelah Munaslub II fokus organisasi adalah mempererat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung transformasi digital nasional.
Ia menilai perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih matang.
Apjatel berharap kolaborasi antara industri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pembangunan jaringan telekomunikasi yang lebih andal. ***